Rabu, Juni 17, 2009

Hendri Saparini, Ph.D : Boediono Arsitek Kehancuran Ekonomi Indonesia

Sejak terlibat dalam pengucuran dana BLBI yang kontroversial sebesar Rp 150 triliun tahun 1998 lalu (sekarang menjadi Rp 700 triliun), boleh dikatakan Boediono telah menjadi salah seorang tokoh penghancur ekonomi rakyat Indonesia. Namun anehnya, tokoh semacam Boediono seorang ekonom neoliberal fanatik, malah diberi kesempatan Presiden SBY untuk mengelola perekonomian nasional dengan menjadi Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia. Bahkan sekarang SBY memilihnya sebagai cawapres untuk mendampinginya. Tidak dapat dibayangkan nasib ekonomi rakyat Indonesia jika SBY-Boediono memimpin negara ini lima tahun kedepan.

Berikut ini wawancara Abdul Halim dari Tabloid Suara Islam dengan Direktur Econit, Dr Hendri Saparini, seputar tanggungjawab cawapres Boediono dalam menghancurkan ekonomi Indonesia, dimana saat ini sudah harus menanggung utang luar negeri sebesar Rp 1667 triliun atau naik Rp 445 triliun selama hampir 5 tahun pemerintahan SBY. Dengan demikian, setiap rakyat Indonesia harus menanggung utang Rp 8 juta termasuk anak yang baru lahir sekalipun, sementara kemiskinan dan pengangguran semakin menghawatirkan.

Mengapa ekonomi neoliberal tidak tepat untuk mengelola ekonomi Indonesia ?

Kebijakan ekonomi neoliberal didasarkan pada paket kebijakan Washington Consensus yang dimaksudkan untuk menguasai perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia. Paket kebijakan Washington Consensus meliputi:
Pertama, pengurangan subsidi pemerintah kepada rakyat, sehingga menghapuskan kebijakan subsidi seperti subsidi BBM, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Kedua, liberalisasi sektor keuangan, industri dan perdagangan. Hal itu merupakan intervensi negara maju terhadap negara berkembang. Sebagai dampaknya adalah masuknya retail raksasa seperti Carefour dan Wall Mart ke pasaran retail Indonesia sehingga menggeser perdagangan tradisionil dan membunuh usaha kecil dan mikro. Rakyat tidak mengetahui kalau tiba-tiba usaha kecilnya gulung tikar. Padahal itu disebabkan masuknya retail raksasa sebagai dampak dari kebijakan ekonomi neoliberal.

Padahal Carefour dan Wall Mart di Eropa dan AS hanya boleh berlokasi di pinggiran kota, sehingga tidak mematikan usaha kecil dan mikro. Bukan di dalam kota seperti Indonesia yang akhirnya membangkrutkan pasar tradisionil. Selain itu market share (bagian pasarnya) juga dibatasi. Kalau di Jepang market sharenya maksimal 1 persen, Korsel 3 persen, sedangkan Indonesia bisa mencapai 11 persen, sehingga perlu adanya perubahan UU.

Ketiga, privatisasi, seperti penjualan BUMN dan berbagai aset strategis milik pemerintah kepada swasta. AS, World Bank dan IMF selalu mendorong pemerintah Indonesia agar menjual BUMN dengan dalih tidak efisien dan menjadi sarang koruptor. Padahal kalau menjadi sarang koruptor, bukan berarti solusinya harus dijual kepada asing. Pihak asing berharap akan membeli dan akhirnya menguasainya.

Negara tetangga seperti Singapura, 75 persen kegiatan ekonominya dikuasai BUMN seperti Singapore Airlines dan Tamasek Holding. Bahkan negara-negara di Asia tidak ada yang menerapkan ekonomi neoliberal dengan privatisasi. Saya kira masyarakat Indonesia dengan tegas menolak kebijakan neoliberal. Jadi bukan karena sosok Boediono, tetapi kebijakan ekonomi neoliberal yang selama ini dijalankan Boediono yang membuka pasar bagi retail asing sehingga membangkrutkan pengusaha kecil dan mikro.

Selain itu Boediono juga harus bertanggungjawab atas beban utang luar negeri yang mencapai Rp 1667 triliun. Sehingga anggaran pemerintah untuk membayar utang jauh lebih besar daripada untuk pembangunan jembatan, rumah sakit, jalan raya dan sebagainya. Memang secara pribadi Boediono santun, tetapi tidak santun secara politik dan kebijakan ekonomi sehingga merugikan masyarakat luas.

Apakah Washington Consensus merupakan konspirasi Yahudi internasional untuk menguasai dunia ?

IMF dan World Bank, pemegang saham terbesarnya adalah negara-negara maju seperti AS. Padahal AS mengusung kepentingan kelompok Yahudi dunia. Upaya untuk menguasai perekonomian dunia dilakukan secara bersama-sama oleh AS dan didukung lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Jika terpilih kembali, apakah SBY-Boediono akan melanjutkan paradigma ekonomi liberal ?

Pasangan yang mudah diprediksi arah ekonominya adalah pasangan SBY Boediono. Sejak masa kampanye legislatif partai Demokrat yang identik dengan SBY bahkan sangat terkenal dengan kampanye ‘lanjutkan’. Dipastikan SBY akan melanjutkan paradigma ekonomi liberal saat ini yang diklaim telah memberikan kinerja yang baik. Apalagi dengan pilihnya Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapresnya. Warna kebijakan ekonomi Boediono sudah sangat jelas, yakni liberal dan sejalan dengan model konservatif IMF/Bank Dunia.

Mengapa anda berani mengatakan kebijakan ekonomi SBY-Boediono jika terpilih dapat dipastikan neoliberal ?

Pada era pemerintah Megawati, Boediono tanpa banyak pemberitaan, telah memperpanjang kontrak Indonesia dengan IMF. Meskipun Sidang Umum MPR mengamanatkan pemerintah untuk mengakhiri kontrak dengan IMF pada tahun 2003, Boediono sebagai Menteri Keuangan mengusulkan untuk memperpanjang kontrak lewat Post Program Monitoring (PPM). Lahirnya berbagai undang-undang yang liberal dan kebijakan menjual berbagai BUMN strategis juga terjadi saat Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan pemerintahan Megawati.

Tidak heran bila liberalisasi ekonomi baik di sektor perdagangan, industri maupun investasi terus berlanjut hingga masa pemerintahan SBY. Pembukaan ekspor rotan, pupuk dan lain-lain semakin kencang terjadi para era ini. Disiplin anggaran, sebagai kebijakan pendamping liberalisasi, juga semakin tegas saat Boediono menjabat sebagai Menko Perekonomian pemerintahan SBY. Salah satu contoh disiplin anggaran adalah prioritas penghapusan berbagai subsidi. Terlalu panjang daftar pilihan kebijakan yang didasari oleh paradigma ekonomi yang telah lama melekat pada Boediono. Jelas bahwa dipilihnya Boediono semakin menegaskan bahwa SBY memilih untuk melanjutkan liberalisasi dan terus mengurangi peran pemerintah.

Bagaimana sesungguhnya paket kebijakan ekonomi neoliberal yang akan diterapkan Boediono nantinya ?

Paket ekonomi neoliberal untuk negara berkembang, yang dikenal dengan Konsensus Washington dirancang pada pertemuan IMF, Bank Dunia dan US Treasury pada tahun 1989. Secara garis besar kebijakan ekonomi neoliberal memiliki agenda yang sangat mudah diidentifikasi, yang meliputi: pertama, stabilitas makro dan disiplin anggaran dengan memprioritaskan pemangkasan berbagai subsidi; kedua, liberalisasi perdagangan, industri dan investasi serta; ketiga, privatisasi.

Dengan mendasarkan pada ciri-ciri tersebut di atas, terbukti rekam jejak Boediono sejalan ekonomi neoliberal. Saat menjabat Menteri Keuangan era Megawati, Boediono hanya memprioritaskan pada stabilitas makro dengan menghilangkan hambatan masuk dan suku bunga tinggi agar menarik dana asing. Stabilitas makro memang terjadi, tetapi tidak menggerakkan sektor riil sehingga harus dibayar dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Boediono juga melakukan agenda privatisasi berbagai BUMN strategis serta membuat berbagai undang-undang liberal yang tidak memprioritaskan pada kepentingan nasional seperti UU Migas, UU Kelistrikan serta UU Air.

Memang liberalisasi tersebut bukan merupakan hasil kerja Boediono sendiri, tetapi paradigma neoliberal Boediono telah menjamin liberalisasi terus berlanjut. Terbukti saat Boediono menjabat Menko Perekonomian era SBY, liberalisasi perdagangan dan investasi semakin kencang seperti: pembebasan ekspor rotan, liberalisasi sektor ritel dan lain-lain, termasuk disusunnya UU Penanaman Modal.

Demikian juga disiplin anggaran, yang berarti penghapusan subsidi, terus dilanjutkan lewat terbitnya UU Badan Hukum Pendidikan dan kenaikan harga BBM hingga berkali-kali. Meskupin harga BBM kemudian diturunkan mengikuti harga minyak mentah dunia, bukan karena dikembalikannya subsidi BBM utuk rakyat.

Apakah selama ini Boediono memang dikenal sebagai antek IMF dan World Bank ?

Boediono memang pendukung utang sehingga mengusulkan perpanjangan kontrak dengan IMF lewat Post Program Monitoring. Padahal SU MPR menetapkan untuk mengakhiri kontrak dengan IMF tahun 2003. Bukti lainnya, penawaran moratorium pun ditolak. Padahal utang penuh dengan persyaratan yang menggadaikan kedaulatan ekonomi lewat pemaksaan berbagai UU yang liberal. Tidak mengherankan dalam empat tahun era SBY, utang membengkak lebih dari Rp 400 triliun.

Mengapa mayoritas rakyat menolak Boediono sebagai pendamping SBY ?

Pernyataan SBY bahwa masyarakat tidak faham tentang neoliberal adalah tidak benar. Mungkin istilah neoliberal masih asing bagi masyarakat awam, tetapi they do understand bahwa Indonesia tidak akan bangkit bila mempertahankan garis ekonomi saat ini. Para analis juga do understand tentang agenda neoliberal dan dampak negatifnya bagi ekonomi Indonesia. Penolakan masyarakat terhadap Boediono adalah penolakan terhadap ekonomi neoliberal. Tiga pilar neoliberal, yaitu stabilitas makro, agenda liberalisasi, dan agenda privatisasi, yang dicetuskan dalam Washington Consensus menjiwai berbagai tindakan Boediono selama ini.

Seorang penganut neoliberal tak akan meninggalkannya sedikit pun. Dalam pilar pertama, seorang neoliberal akan membuat kebijakan hanya demi stabilitas makro. Berbagai pernyataan SBY selama ini menunjukkan ciri itu. Pilihan kebijakannya pun demikian. Mazhab ini mengharuskan pengambilan kebijakan pengurangan atau pemotongan subsidi. Maka tidaklah salah jika dalam pidato, SBY mengatakan akan menekan inflasi dan ukuran stabilitas makro. Itu hanya akan menguntungkan kelompok kapitalis.

Belum lagi agenda liberalisasi dan privatisasi yang dilakukan oleh Boediono ketika menjabat sebagai Menkeu dalam masa pemerintahan Megawati dan Menko Ekuin dalam pemerintahan SBY. Misalnya, dalam penyusunan UU Migas. Pemerintahan SBY juga marak melakukan privatisasi. Bahkan, saat ini 40 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah didata untuk diprivatisasi, antara lain PT Krakatau Steel dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Memang Boediono seorang ekonom neoliberal tulen ?

Semua itu harus dilihat dari track recordnya. Sebab kalau hanya pengakuan seseorang neoliberal atau bukan, tidak dapat dijadikan dasar mengatakannya sebagai neoliberal atau bukan. Kalau dilihat dari track recordnya selama ini sejak menjadi Menkeu di era Megawati, Boediono jelas seorang neoliberal tulen.

Terbukti SU MPR 2003 mengamanatkan agar Indonesia menghentikan kontrak dengan IMF, tetapi dengan sengaja Boediono malah mengganti LoI dengan Post Program Monitoring (PPM). Boediono juga bertanggungjawab membuat liberalisasi, privatisasi dan pencabutan subsidi hingga sekarang, termasuk UU pro asing dan liberal seperti UU Penanaman Modal Asing di era SBY. Pada era Megawati, sebagai Menkeu Boediono menyetujui penjualan Indosat, UU Migas dan UU Kelistrikan. Bahkan di awal reformasi tahun 1998, Boediono menandatanggani BLBI yang sampai sekarang tidak pernah dibayar, padahal nilainya ratusan triliun rupiah. Boediono menjadi pengusung agenda neoliberal yang sama persis dengan agenda Washington Consencus.

Jadi Boediono menjadi salah satu arsitek kehancuran perekonomian Indonesia ?

Keterlibatan Boediono mulai dari BLBI yang kontroversial sampai sekarang dengan kebijakannya yang pro asing, memang dialah salah satu arsitek yang luar biasa. Siapapun presidennya, kebijakan ekonomi neoliberal akan tetap dipertahankan Boediono.

Apakah dipilihnya Boediono oleh SBY sebagai akibat tekanan asing ?

Pemilihan Boediono sebenarnya sebuah penegasan dari SBY kalau dirinya pendukung kuat neoliberal. Kalau semula SBY masih malu-malu mengakui sebagai neoliberal karena partainya kecil, sekarang setelah PD menjadi besar SBY secara terang-terangan mengakui kalau dirinya pendukung neoliberal. SBY berani melakukan spekulasi tinggi untuk meyakinkan para kreditor dan kepentingan asing, tidak akan ada perubahan kebijakan ekonomi nasional, sehingga kreditor silahkan terus memberikan utang kepada Indoensia. Maka tidaklah mengherankan jika baru-baru ini ADB menjamin akan memberikan utang lagi kepada Indonesia. Kalau sebelumnnya ekonom neoliberal paling tinggi diangkat sebagai menteri atau menko, tetapi sekarang naik pangkatnya menjadi cawapres, dimana semuanya itu demi kepentingan asing.

Mengapa selama ini pemerintah Indonesia termasuk SBY selalu tunduk pada kepentingan asing ?
Ini masalah paradigma, karena kepentingan asing akan berusaha menjamin agar tim ekonomi SBY menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing. Menteri perekonomian harus selalu sejalan dengan IMF dan World Bank. Selama kelompok pro IMF dan World Bank yang memegang perekonomian, tidak akan mungkin ada perubahan kebijakan perekonomian Indonesia.

Apakah pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY akan sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian Indonesia ?

Jika Indonesia ingin mengkoreksi ekonominya dan pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia bukannya menimbulkan kesenjangan, kemiskinan dan ketergantungan, maka harus dipilih pasangan capres dan cawapres yang tidak membawa agenda neoliberal.

Dengan hutang luar negeri mencapai Rp 1667 triliun, apakah mungkin dilakukan moratorium utang seperti yang ditempuh Argentina dan negara Amerika Latin lainnya ?

Sangat mungkin ! Moratorium adalah penghentian utang. Tidak hanya penghentian untuk membuat utang baru, tetapi juga diusahakan pengurangan stok utang yang jumlahnya sudah sedemikian besarnya dan bisa dilakukan dengan cara konversi utang, penghentian pembayaran utang sementara, atau penghapusan utang. PBB sendiri sudah memberikan peluang bagi negara-negara pengutang untuk mengajukan penghapusan utang-utang yang tidak legitimate, sehingga penghapusan utang sangatlah mungkin.

Jadi yang harus dilakukan rakyat Indonesia adalah memilih pemimpin yang tidak pro terhadap penciptaan utang baru, tetapi yang menganggap beban utang harus segera dikurangi. Setelah kita memilih pemimpin yang tepat, harus segera diusahakan untuk melobi kreditor untuk konversi atau moratorium utang dengan cara menyusun proposal mengenai jumlah orang miskin di Indonesia. Kalau utang tidak dihentikan dan beban pembayaran utang dalam APBN tidak dikurangi, maka tidak akan dapat menyelesaikan dua masalah besar tersebut.

Apakah ekonomi neoliberal bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ?

Jelas bertentangan ! Pada pasal 33 ayat 1 disebutkan perekonomian harus dilakukan secara bersama. Berarti setiap rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan untuk ikut menciptakan kue ekonomi. Seluruh rakyat Indonesia harus berkesempatan menikmati kue ekonomi. Jadi tidak ada konsentrasi kue ekonomi hanya pada sekelompok orang seperti pada kebijakan neoliberal yang kapitalis sekarang ini.

Sedangkan ayat 2 dan 3 menyatakan bumi, air dan berbagai barang tambang di dalamnya harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya tidak ada liberalisasi di sektor Migas, dimana tambang gas dikuasai asing. Jadi kalau dikatakan para pengusung ekonomi neoliberal sesuai dengan konstitusi, jelas sangat berbeda.

Mengapa pendidikan di FE PT di Indonesia selalu mengajarkan ekonomi liberalistik dan kapitalistik. Bagaimana agar para alumninya tidak berpola fikir ekonom neoliberal kapitalis ?

Memang sangat sedikit ekonom yang tidak menyetujui neoliberal. Kalau sekarang berbicara ekonomi neoliberal secara luas, karena terkait dengan pilpres. Saya dan Tim Indonesia Bangkit sejak 1990-an sudah mengangkat isyu ini. Sedangkan di Amerika Latin, sejak 1970-an sudah merasakan kerusakan ekonomi akibat kebijakan ekonomi neoliberal. Maka kesadaran itu tidak hanya pada segelintir elite seperti di Indonesia, tetapi sudah menjadi kesadaran masyarakat disana. Maka tidaklah mengherankan jika muncul Hugo Chaves di Venezuela dan Evo Morales di Bolivia serta para pemimpin Amerika Latin lainnya. Karena masyarakat menganggap inilah para pemimpin yang mampu merubah kebijakan ekonomi. Sedangkan di Indonesia baru segelintir orang dan masyarakat mulai terbuka, ternyata ada sesuatu yang salah.

Kalau sistim ekonomi neoliberal ternyata menimbulkan kerusakan luas di Indonesia, maka menurut anda sebaiknya negara ini dikelola dengan sistim ekonomi yang bagaimana ?

Selama ini tidak banyak orang yang tahu, sebenarnya ada ekonomi Islam yang mengatur kesemuanya.Untuk sampai pada pemikiran itu, jangankan sampai pada pemikiran ekonomi Islam, untuk mengatakan bahwa sistim ekonomi sekarang salah, sangatlah sulit. Menurut saya masih panjang jalan untuk membawa kepada tatanan ekonomi Islam. Untuk membawa kembali kepada konstitusi yang beberapa pointnya sejalan dengan ekonomi Islam saja masih mendapat penolakan sangat besar. Sebab kita sudah puluhan mengatur ekonomi secara liberal.

Kita yakin ada tatanan ekonomi yang jauh lebih baik dari segala tatanan ekonomi manapun yang selama ini kita kenal, yakni ekonomi Islam. Tidak ada pilihan lain perekonomian Indonesia harus dikelola secara ekonomi Islam, meski jalan untuk menuju kesana masih sangat panjang.(Lim)

Selasa, Juni 09, 2009

KH. Abd. Rasyid Abdullah Syafii : Sistem Ekonomi Riba Pasti Musnah

Suara Islam edisi 68.

Firman Allah SWT:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al Baqarah 275-276).

Tafsir ayat riba

Muhammad Ali As shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam mengatakan bahwa maksud “makan” pada ayat di atas adalah mengambil dan membelanjakannya. Digunakannya kata makan di sini mengingat maksud utama mengambil dan membelanjakan riba adalah untuk dimakan. Sebab makan adalah memenuhi kebutuhan pokok. Membelanjakan untuk keperluan lain adalah memenuhi kebutuhan sekunder. Selain itu kata “makan” ini sering dipakai dengan arti mempergunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Para pemakan riba dalam ayat di atas dipersamakan dengan orang-orang yang kesurupan merupakan ungkapan yang halus sekali. Yakni, Allah SWT memasukkan riba ke dalam perut mereka itu sehingga memberatkan mereka. Hingga mereka sempoyongan, jatuh bangun. Itu akan menjadi tanda mereka nanti di hari kiamat sehingga semua orang mengenalinya.

Para memakan riba itu keterlaluan di dalam menganggap riba sama dengan jual beli yang halal, yakni mereka menghalalkan riba seperti jual beli padahal Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Allah SWT akan memusnahkan riba dan menumbuhkan shadaqah atau zakat. Para pemakan riba mencari keuntungan dengan muamalah riba. Sedangkan para penolak bayar zakat hendak mencari keuntungan dengan menolak membayar zakat yang telah disyariatkan Allah SWT agar diambil dari sebagian harta orang muslim untuk disucikan. Allah SWT justru menerangkan bahwa riba itu menyebabkan kurangnya harta dan menjadi sebab tidak berkembangnya harta. Sedangkan zakat adalah penyebab tumbuhnya harta dan bukan penyebab berkurangnya harta.

Hukum Riba

Dalam ayat di atas jelas haramnya riba. Allah SWT berfirman:

“Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Keharaman riba itu ditegaskan kembali oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al Baqarah 278-279).

Riba dengan segala macamnya diharamkan berdasarkan nas-nas yang tegas di atas, Sedikit ataupun banyak hukumnya sama. Tepat sekali apa yang difirmankan Allah: “Allah menghapuskan riba dan menumbuhkan zakat, dan Allah tidak suka setiap orang yang tetap dalam kekufuran dan banyak berbuat dosa”.

Riba yang diharamkan oleh Islam itu ada dua macam: riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah adalah seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu, misalnya sebulan atau setahun, dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan itu.

Ibnu Jarir berkata: Di zaman jahiliyah biasa terjadi seseorang meminjami uang kepada orang lain untuk waktu tertentu. Kemudian apabila batas waktu yang diberikan itu sudah habis, ia minta uang tersebut untuk dikembalikan. Lalu orang yang berhutang tadi mengatakan kepada yang memberi hutang : Berilah aku waktu dengan uangmu itu akan kubayar lebih. Lalu keduanya sepakat untuk melaksanakan. Itulah riba yang berlipat ganda. Kemudian mereka masuk Islam dan dilarangnya praktek seperti itu”.

Riba semacam inilah yang kini berlaku di bank-bank dimana mereka mengambil keuntungan tertentu, sebesar sekian persen-sekian persen.

Riba fadhl adalah manakala seseorang menukarkan barangnya dengan barang sejenis dengan suatu tambahan. Misalnya gandum 1 kg dengan gandum 2 kg. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus ditukar dengan setara dan kontan. Siapa saja yang menambah atau minta tambah berarti telah berbuat riba. Yang menerima dan memberi adalah sama” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain dikatakan: “Tetapi kalau jenis-jenis itu berbeda maka juallah/tukarlah sesukamu, asal secara kontan” (HR. Muslim).

Riba fadhl ini kini terjadi pada bursa-bursa barang (future trading) maupun bursa-bursa uang.

Bahaya system riba

Apapun jenisnya, riba dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan bahwa sahabat Jabir r.a. berkata:

“Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba dengan harta riba, penulis riba, dan saksi riba—dan dia bersabda—semuanya sama”.

Dan perbankan ribawi inilah yang kini mengendalikan system perekonomian dunia. Bahkan bank-bank sentral di berbagai negara pun kini tidaklah di bawa kendali kepala negara, tetapi justru di bawah kendali IMF dan Bank Dunia yang merupakan alat dari para rentenir kelas dunia.

Di samping itu system perekonomian dunia dikendalikan dengan on line-nya system bursa di seluruh dunia dan berbagai perundangan yang meliberalkan system keuangan dan modal yang kerap menimbulkan krisis keuangan dan sangat rentan dengan pelarian modal (capital flight). Sistem pasar saham dan pasar uang yang merupakan riba (riba fadhl) inilah yang telah menjatuhkan bursa saham dan bank-bank pada tahun 1930-an (great depression) sehingga menjadi krisis global selama 10 tahun yang menyebabkan terjadinya perang dunia kedua (1939). Dan inilah yang terjadi pada krisis global hari ini di mana bank-bank dan perusahan skuritas di AS berjatuhan.

Kesimpulan

Sistem perekonomian ribawi yang dilaknat Allah adalah system yang menguntungkan segelintir konglomerat dan para bankir namun menyengsarakan mayoritas penduduk dunia. Sistem ekonomi tersebut secara siklik akan mengalami krisis karena hakikat dari system ribawi adalah tidak mendorong pertumbuhan harta tapi sekedar pertumbuhan modal yang itu lebih merupakan permainan angka-angka karena mayoritas system ekonomi ribawi itu adalah sector non riil. Lebih dari itu, system tersebut adalah system yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah SWT sehingga tidak ada keberkahan di dalamnya. Wallahua’lam!

Kamis, Juni 04, 2009

KH. Muhammad Al Khaththath : PIAGAM UMAT ISLAM

Harapan umat untuk mendapatkan capres pro syariah yang seharusnya diusung oleh koalisi partai-partai Islam telah pupus. Sebab partai-partai Islam, sekalipun banyak ditentang oleh para kader maupun konstituennya, telah memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY yang mengangkat Boediono sebagai cawapres. SBY memandang sebelah mata keberadaan cawapres dari partai-partai Islam yang total suaranya lebih besar dari Partai Demokrat milik SBY. Oleh karena itu, dalam pilpres kali ini umat Islam tampaknya sulit berharap.
Namun, sebagai pemandu perjalanan umat, para ulama, habaib, dan pimpinan organisasi massa Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) telah merumuskan suatu piagam perjuangan untuk mewujudkan tatanan negara dan bangsa muslim terbesar ini agar lebih terarah menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sehingga mendapatkan janji Allah, yakni keberkahan dari langit dan bumi (lihat QS. Al A’raf 96). Setelah menampung berbagai masukan dan usulan dari berbagai tokoh yang berembug di rumah sesepuh FUI, KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’I dan bahan dari Masyarakat Peduli Syariah (MPS) yang dipimpin H.Bambang Setyo, maka tersusunlah draft pigam sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur melalui Kepemimpinan Negara yang beriman, bertaqwa dan senantiasa memegang amanah, pada hari ini… tanggal…bulan… tahun 1430 H (Seribu empat ratus tiga puluh Hijriah), bertepatan dengan tanggal… bulan…tahun 2009 M (dua ribu sembilan Masehi), kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat dan bertekad untuk mewujudkan secara bersama-sama:

1. Menjaga aqidah ummat, dengan memberantas berbagai aliran sesat dan menyesatkan, seperti organisasi Ahmadiyah; menanggulangi penyebaran pemikiran yang menyimpang seperti sekularisme, pluralisme dan liberalisme; serta berbagai tindakan yang menista agama.

2. Memperjuangkan penerapan syariah dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional dalam berbagai bentuk; mempertahankan perda-perda syariah yang sudah diberlakukan; serta mendukung lahirnya perda-perda syariah di berbagai daerah.

3. Membangun sistem ekonomi syariah; menghentikan sistem kontrak karya pertambangan; nasionalisasi aset-aset strategis; menghentikan privatisasi BUMN; mengembangkan industri strategis; mengembalikan pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan-perusahaan umum milik negara; serta menggerakkan sektor riil sebagai basis perekonomian.

4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ummat; membangun sistem kesehatan gratis bagi seluruh rakyat; membangun sistem pendidikan berbasis iman dan taqwa; mengalokasikan anggaran pendidikan secara penuh dan mewujudkan pendidikan gratis bagi rakyat; serta memajukan sekolah-sekolah Islam baik negeri maupun swasta.

5. Menentang intervensi asing dalam politik, ekonomi dan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia; membersihkan pemerintahan Indonesia dari kaki tangan imperialis; serta menolak pendirian pangkalan militer negara asing di wilayah Indonesia.

Demikian kesepakatan kami. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kesepakatan ini....

Piagam tersebut bila tidak ada halangan insyaallah akan ditandatangani oleh para ulama/habaib/pimpinan organisasi Islam. Sudah sekitar 100 orang tokoh yang siap menandatangani. Rencananya akan ikut tanda tangan salah satu pasangan capres-cawapres yang sudah memberikan kode mau ikut dalam perjuangan mewujudkan kelima poin di atas.

Tentu saja dalam hal ini FUI akan menitipkan aspirasi perjuangan di atas kepada pasangan capres-cawapres yang ikut tanda-tangan manakala mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang definitif melalui pilpres 8 Juli mendatang. Dan lima poin di atas memang merupakan poin-poin yang bila diperjuangkan terkategori dalam istilah ”al amru bil mak’ruf wan nahyu anil munkar” atau menyuruh perbuatan yang baik menurut ajaran Islam dan melarang perbuatan yang buruk menurut ajaran Islam.

Tentu saja melaksanakan ”al amru bil makruf wan nahyu anil munkar” akan lebih efektif bila dilakukan secara terorganisir oleh jamaah di antara kaum muslimin (lihat QS. Ali Imran 104), apalagi bila dilakukan oleh para penguasa muslim yang punya otoritas kekuasaan untuk memerintah dan melarang (lihat QS. Al Hajj 41).

Namun semua itu tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama yang baik di antara tokoh-tokoh Islam, baik kalangan ulama maupun penguasa. Allah SWT berfirman:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah 71).

Oleh karena itu, semoga ”Piagam Umat” di atas menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan umat di negeri ini untuk menuju kejayaan Islam wal muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariiq!

Rabu, Juni 03, 2009

KH. Abdul Rasyid AS : "UMMAT TERBAIK"

UMMAT TERBAIK
KH. Abdul Rasyid AS, Pimpinan Perguruan As Syafiiyyah


Firman Allah:

“Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah…” (QS. Ali Imran 110).

Firman Allah SWT di atas merupakan pernyataan dari Allah Swt bahwa umat Sayidina Muhammad Saw., yakni kaum muslimin, sebagai umat yang terbaik di antara umat manusia di muka bumi. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengutip sebuah hadits dari Bahz bin Hakim bahwa tatkala membaca ayat ini Rasulullah bersabda : “Kalian adalah penyempurna dari 70 umat, kalian yang terbaik di antara mereka dan termulia di sisi Allah” (HR. At Tirmidzi).

Menurut Imam Al Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, predikat tersebut sama dengan “ummatan wasathan” yang Allah sebut dengan firmanNya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (QS. Al Baqarah 143).

Berkaitan dengan kondisi umat yang terpuruk saat ini, ada yang bertanya apakah predikat tersebut hanya untuk kaum muslimin terdahulu, yakni di masa shahabat, ataukah hingga hari kiamat?

Menurut Ibnu Abbas ra., sebagaimana dikutip Imam Qurtubi, kelompok orang yang berpredikat umat terbaik yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, yang ikut dalam perang Badar, dan ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Namun Umar bin Khaththab mengatakan siapa saja yang beramal seperti mereka, levelnya seperti mereka.

Imam Az Zamkahsyari dalam tafsirnya Al Kasysyaf Juz I/392 menyebutkan dikatakan bahwa dalam ilmu Allah kalian adalah ummat terbaik. Juga kata beliau bisa diartikan bahwa kalian disebut-sebut dikalangan umat-umat terdahulu sebagai khairu ummah.

Apakah yang terbaik di antara umat Islam ini, yang awal ataukan yang akhir? Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat hadits, bahwa Rasulullah Saw : “Umatku bagaikan hujan, tak diketahui, yang lebih baik itu yang pertama ataukah yang terakhir” (HR. Abu Dawud At Thayalisi dan Abu Isa At Tirmidzi).

Artinya, kalau dulu sudah muncul umat yang terbaik, bukan tidak mungkin di masa mendatang akan muncul kembali.

Keunggulan Umat Terbaik
Keunggulan kaum muslimin yang menjadi umat terbaik ini di antara umat manusia disebut oleh Abu Hurairah ra., (lihat Al Qurtubi, idem) dalam ucapannya : “Kami adalah yang terbaik di antara manusia, kami mengarahkan mereka untuk menapaki jalan menuju kepada Islam”
Dan dengan cepatnya umat terbaik yang senantiasa membimbing umat manusia ke jalan Islam, mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia, membuka berbagai wilayah bagi kedaulatan Islam, serta mendapati umat manusia dari berbagai bangsa, bahasa, negara dan adat istiadat menerima Islam sebagai keyakinan dan aturan hukum buat kehidupan mereka.

Mereka mengarahkan pikiran manusia dengan cara yang argumentatif, logis sebagaimana diajarkan oleh Allah Swt agar senantiasa mengajak manusia berfikir dengan bukti-bukti yang nyata, yakni dakwah bil hikmah (QS. An Nahl 125). Apabila ada halangan fisik terhadap dakwah, mereka dengan gagah berani menyingkirkan halangan fisik itu dengan jihad fi sabilillah. Dan karena mereka adalah manusia unggulan, dalam perang pemikiran maupun perang fisik pun mereka senantiasa unggul..

Allah Swt menjamin kualitas unggulan mereka dalam firmanNya :”Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu dari pada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tak mengerti” (QS. Al Anfal 65).

Jelaslah bahwa kualitas umat terbaik itu dibandingkan dengan rang-orang kafir, atau umat-umat lain, adalah 1 orang muslim mampu mengalahkan 10 orang kafir. Itu dalam kondisi prima, dalam kondisi kaum muslimin ada kelemahan, Allah Swt masih memberikan garansi bahwa kaum muslimin akan sanggup mengalahkan kekuatan orang kafir yang jumlahnya dua kali lipat kekuatan mereka (QS. Al Anfaal 66). Sejarah mencatat bahwa di masa Khalifah Umar bin al Khaththab tentara kaum musilmin menaklukkan adidaya Rumawi dan Persia.
Syarat Umat Terbaik
Mujahid, sebagaimana dikutip Imam Al Qurtubi, mengatakan bahwa keunggulan umat Islam itu dengan syarat memenuhi sifat-sifat yang disebut dalam ayat itu. Ada tiga sifat yang dimiliki oleh ummat pengemban risalah Muhammad SAW ini yang menyertai predikat anugerah Allah SWT sebagai ummat yang terbaik, yakni : “Menyuruh kepada yang yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar dan Beriman kepada Allah SWT.
Itulah tiga sifat yang menjadi unsur-unsur kebaikan umat Rasulullah SAW. Perlu dipahami, bahwa iman kepada Allah SWT tentu harus ada terlebih dahulu sebelum amar ma’ruf nahi mungkar. Demikian pula iman kepada risalah Islam. Sebab aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar tidak ditentukan oleh tradisi masyarakat, melainkan oleh syari’at yang diturunkan oleh Allah SWT.
Menurut Imam Az Zamaksyari (idem), penyebutan iman kepada Allah SWT dalam ayat ini berarti termasuk juga iman kepada segala yang diwajibkan oleh iman kepada Allah SWT, seperti iman kepada rasul-Nya, kitab-Nya, hari kebangkitan, hari perhitungan, pahala dan siksa dll. Menurutnya, jika tidak disertai iman kepada itu semua belum terhitung sebagai iman kepada Allah SWT. (lihat QS. An Nisa 150-151).

Dalam konteks kekinian, ketertarikan sebagian umat Islam kepada ideologi dan sistem hidup selain Islam, seperti sosialisme, komunisme, kapitalisme, sekulerisme dan lain-lain pandangan hidup yang bertentangan dengan Islam, bisa menjadikan mereka tergelincir dari keimanan kepada Allah Swt yang sebenarnya. Akibatnya, mereka tak bakal menemukan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di bawah naungan Islam. Apalagi mendapatkan gelar umat terbaik.

Dalam mengulas ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyertakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Durrah binti Abi Lahab berkata : Bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau berpidato di mimbar : Siapakah orang yang terbaik yang Rasullah? Rasululah SAW menjawab :
“Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak membaca, paling bertaqwa kepada Allah SWT, paling giat melakukan amar ma’ruf nahi mngkar dan paling suka bersilaturahmi”.

Kesimpulan
Predikat umat terbaik akan bisa terwujud kembali pada umat ini manakala umat ini berhasil mewujudkan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya syarat-syarat umat terbaik, yakni secara pribadi maupun komunal, umat Islam mewujudkan keimanan mereka kepada Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan, dan secara mantap melaksanakan mekanisme controlnya, yakni senantiasa menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. Dengan demikian perintah dan larangan Allah SWT alias halal-haram menjadi standar umum di masyarakat dalam rangka mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Wallahua’lam!

Rabu, Mei 20, 2009

KH. M. Al Khaththath : Dicari Pemimpin Ideal

Tanggal 11 Mei 2009 pendaftaran pasangan capres-cawapres baru dibuka. Meski belum mendaftar, Partai Golkar dan Hanura telah mantap mengumumkan pasangan JK-Wiranto. SBY menunda pengumumannya pada hari terakhir pendaftaran. Mega dan Prabowo belum jelas….
Beberapa hari menjelang hari pendaftaran dari Masjid Agung Banten saya mengirim sms kepada Ketua DPP-PKS/PPP/PKB/PAN/PBB/PMB/PKNU agar memanfaatkan pecahnya kutub SBY/JK/Mega untuk membentuk koalisi Islam (at tahalluf al Islami) atas dasar aqidah wal ukhuwwah untuk tetapkan CAPRES PRO SYARIAH untuk pilpres mendatang. Saya tekankan dalam sms tersebut agar mereka percaya kepada janji Allah kepada orang-orang mukmin yang mukhlis (QS. An Nuur 55) bahwa Dia SWT akan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengokohkan dinullah. Saya juga sampaikan bahwa FUI siap bantu sukseskan hal itu…
Namun hingga tulisan ini dibuat tidak satupun partai Islam dan berbasis massa Islam tersebut meresponnya. Ternyata satu persatu mereka sudah merapat ke kubu SBY.

Siapa di antara para capres yang ada itu yang ideal? Apa ukurannya?

Tentu saja sebagai umat Islam, kita harus melihat perkara ini dengan perspektif Islam.

Rasulullah saw. Pernah bersabda kepada Abu Dzar : “Wahai Abu Dzar,. sesungguhnya anda adalah orang yang lemah dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanat dan sesungguhnya pada hari kiamat akan menjadi sesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang mengambil jabatan dengan hak dan melaksanakan yang menjadi kewajibannya dalam jabatannya” (HR. Muslim).

Dalam hadits di atas Rasulullah saw. tidak memberikan jabatan kepada Abu Dzar Al Gihfari r.a. dengan menyebut bahwa Abu Dzar adalah orang yang lemah. Oleh karena itu, salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan (qudrah) agar bisa mengemban segala tugas dan kewajiban yang ada dalam amanat jabatan tersebut.

Allah SWT memilih Thalut menjadi Raja Bani Israil dan memberinya kelebihan ilmu dan fisik, bukan kelebihan harta kekayaan. Dia SWT berfirman:

Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.".. (QS. Al Baqarah 247).

Jelas pemimpin harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat, tidak pernah atau jarang sekali sakit. Sebab pemimpin yang sering sakit berarti akan sering udzur dari kewajibannya mengurus urusan rakyat. Padahal pemimpin itu kata Nabi laksana penggembala (ra’in) yang harus memelihara domba-domba gembalaannya (ra’iyyah). Jadi pemimpin itu tugas utamanya adalah memelihara kemaslahatan rakyat.

Ilmu yang luas, khususnya ilmu pengetahuan politik dalam arti pengetahuan tentang bagaimana mengurus kemaslahatan rakyat menurut petunjuk syariat Islam (as siyasah as syar’iyyah), juga menjadi keharusan bagi seorang pemimpin. Dengan wawasan ilmu yang luas pemimpin akan mengetahui jalan-jalan keluar bagi upaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam memelihara urusan rakyatnya. Termasuk dalam melindungi negara dan rakyat dari serangan bangsa asing dan kaum kafir imperialis.

Dengan penguasaan ilmu siyasah syar’iyyah yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul seorang pemimpin memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nasib umat. Khalifah Umar bin Khaththab adalah contoh figur pemimpin yang kuat dan dicintai Allah. Beliau sangat perhatian kepada nasib rakyat. Tiap malam beliau keliling untuk melihat keadaan rakyatnya. Suatu malam beliau melihat seorang ibu yang menanak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Maka beliau segera kembali ke baitul mal untuk mengambil sekarung gandum yang beliau panggul sendiri untuk diberikan kepada ibu itu. Ini menunjukkan perhatian dan kepekaan beliau sangat tinggi. Jangankan kepada manusia, terhadap keselamatan hewan saja beliau perhatian. Pernah suatu hari beliau berkata : ”Kalau sekiranya ada keledai yang tergelincir di Irak, saya khawatir Allah SWT akan menanyaiku di akhirat kelak.”.

Jadi presiden yang ideal bagi umat Islam adalah presiden yang memiliki iman yang kuat, yang siap menjalankan syariat Allah SWT dalam kehidupan pribadinya maupun dalam pemerintahannya, yang punya kemampuan fisik dan ilmu syariat yang luas, ketegasan di dalam memutuskan kebijakan berdasarkan halal dan haram yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah saw., serta kepekaan yang tinggi terhadap nasib rakyat.

Dengan kriteria-kriteria tersebut, insyaallah umat Islam akan memilih siapa presiden yang ideal buat mereka. Kalau tidak, belajar dari kasus pemilihan DPR dan DPD kemarin, umat ini memilih kepala negaranya dengan kebodohan tentang siapa sesungguhnya mereka. Memprihatinkan! Wallahua’lam!

Selasa, April 28, 2009

KH. M. Al Khaththath : Bersatu Menangkan Islam

Minggu-minggu terakhir ini terjadi mobilitas yang luar biasa di kalangan elite politik untuk menyusun pasangan capres-cawapres. Khususnya setelah pecahnya koalisi Partai Golkar dengan Partai Demokrat. Berbagai kunjungan dan pertemuan antara berbagai pimpinan parpol untuk saling menjajaki dan konon sudah ada yang “bertransaksi” untuk membangun kubu-kubu. Diperkirakan akan terdapat 3 kubu capres, yakni SBY, JK, dan Mega, bahkan mungkin Prabowo.

Dalam situasi seperti ini, tentunya peluang munculnya kubu Islam sangat signifikan. Sebab dengan perolehan partai-partai Islam dan berbasis massa Islam berjumlah total sekitar 28% itu punya hak untuk mengajukan capres sendiri, yakni capres pro syariah.

Dalam pembicaraan dengan kawan-kawan di Masyarakat Peduli Syariah (MPS), menindaklanjuti hasil Musyawarah Umat Islam di Asrama Haji Pondok Gede, capres pro syariah itu disaring menjadi dua orang yang paling mungkin diajukan, yakni Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan ketua MUI KH. Makruf Amien. Dari berbagai sounding dengan para aktivis saya punya feeling bahwa capres/cawapres pro syariah akan mendapatkan dukungan kuat dari umat.

Untuk itu saya mengirim sms kepada sejumlah ulama, habaib, para pimpinan ormas dan pimpinan partai Islam serta para aktivis gerakan Islam sebagai berikut:

“Aww. Dengan pisahnya Golkar dari SBY (Demokrat), berarti kekuatan akan terpecah menjadi Kubu SBY, Golkar, dan Mega. Maka sudah saatnya KUBU ISLAM BERSATU (PKS,PAN,PPP,PKB,PBB,PKNU,PMB)& BERTAWAKKAL kepada ALLAH SWT maju dalam pilpres Juli nanti. Insyaallah seluruh ormas dan gerakan-gerakan Islam dan umat akan FULL POWER MENDUKUNG UNTUK KEMENANGAN ISLAM. Umat menunggu datangnya hari gembira itu. ALLAHU AKBAR! 7X Wass.”

Banyak sekali respon positif dan bersemangat dari para ulama, habaib, dan aktivis Islam untuk mendorong terwujudnya gagasan tersebut. Oleh karena itu, saya minta mereka juga ikut langsung mendorong para tokoh parpol agar bersatu untuk memenangkan Islam.

Pada hari Jumat sore hari (24/4) saya bersama KH. Abdul Rasyid AS dan Mursalin bersilaturrahmi ke DPP-PKS di Mampang. Kepada Tifatul Sembiring yang ditemani Bagian Humas Mabruri kami sampaikan aspirasi umat agar partai-partai Islam dan berbasis massa Islam bersatu mengajukan sendiri capres/cawapres pro syariah. Bahkan secara eksplisit saya sebutkan nama Hidayat Nurwahid dan KH. Makruf Amien.

Tifatul mengatakan bahwa prinsipnya PKS setuju dengan usulan tersebut. Hanya saja beliau tidak yakin apakah PPP, PKB, dan PAN mau? Dan PKS merasa ewuh pakewuh dengan situasi kondisi di partai-partai tersebut. Saya menegaskan bahwa kesatuan partai Islam insyaallah akan mendapatkan dukungan kuat dari umat. Sebab bila menang partai-partai Islam bisa sepenuhnya menguasai pemerintahan untuk dijalankan sesuai amanat syariat yang menjadi aspirasi umat. Resikonya kalau kalah kawan-kawan tidak jadi menteri. Namun kesatuan dan kesolidan partai Islam akan menjadi modal bagi politik Islam untuk memenangkan pertarungan politik di massa mendatang. Akhirnya pertemuan tersebut diakhiri dengan kesediaan Tifatul untuk memasukkan usulan tersebut dalam rapat Majelis Syura PKS yang akan mengambil keputusan esok harinya.

Sebelum mengontak Tifatul, saya kirim sms kepada Chozin Humaidi, Wakil Ketua Umum PPP untuk minta audiensi dalam rangka silaturrahmi yang sama. Karena PPP sedang rapimnas di Bogor hingga hari Ahad, Chozin menjanjikan akan dicarikan waktu untuk itu. Khawatir PPP mengambil keputusan untuk koalisi, saya minta para ulama, habaib, dan aktivis Islam untuk memberikan dorongan dan pressure kepada Ketum PPP Surya Darma Ali dan sejumlah tokoh teras PPP untuk bersatu bersama partai-partai Islam lain untuk ajukan capres pro syariah. Dari Singapura KH. Syukron Makmun menilpun saya mengabari bahwa beliau sudah minta Surya Darma Ali untuk hal tersebut dan Surya menjanjikan akan mengusahakan. Walau buru-buru Kyai Syukron mengatakan “Tapi kelihatannya sulitlah Pak Khaththath…”.

Banyak juga pernyataan-pernyataan yang meminta saya tidak berharap kepada para politisi partai Islam tersebut sebab rata-rata mereka sudah mendekat kepada kubu-kubu SBY atau kubu lain. Namun sebelum hari pendaftaran capres-cawapres ke KPU 10 Mei, tentunya masih ada peluang untuk mengubah keputusan dan mencoba alternative bersatu dalam kubu Islam untuk mengusung capres-cawapress pro syariah.

Memang kita perlu usaha lebih keras mendorong para petinggi partai Islam dan berbasis massa Islam untuk kembali ke khitthah mereka sebagai partai Islam yang tentunya tidak didirikan melainkan untuk berkhidmat kepada Islam dan kepentingan umat. Tidak ada alasan untuk tidak pe de mengusung capres pro syariah. Karenanya, mari kita ingatkan saudara-saudara kita tersebut dengan firman Allah SWT:

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Ali Imran 139). Wallahu ghalibun ala amrihi. (mj/www.suara-islam.com)

Sabtu, April 18, 2009

KH M. Al Khaththath : Partai Islam Jeblok, Tetap Semangat !

Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk dalam catatan sejarah Umat Islam di Negara Republik Indonesia. Pasalnya, hasil perolehan suara sementara (baik quick count lembaga-suvfey maupun real count KPU) partai-partai Islam jeblok, lebih jelek dari perolehan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada saat tulisan ini di buat (13 April 2009 pukul 17.53) rangking 1,2,3 di duduki Partai Demokrat (20,23%), Golkar (14,42%), PDIP (14,35%). Partai-partai Islam dan berbasis massa Islam menduduki rangking 4,5,6 dan 7, yakni PKS (8,45%), PAN (6,46%), PPP (5,56%), dan PKB (5,17%). PBB yang kelihatannya paling tampak mengusung syariah hanya menempati rangking 10 dan belum ada tanda-tanda lulus parliamentary threshold karena baru mencapai 1,904%. Sementara partai-partai Islam yang lain seperti PKNU, PBR, PNUI, dan PMB mendapatkan suara yang lebih kecil lagi.

Tentu keadaan ini sangat menyedihkan. Apalagi ada komentar dari suatu media atas hasil pemilu yang memprihatinkan tersebut, bahwa ternyata partai-partai berbasis agama (tentu yang dimaksud khususnya partai Islam) ternyata tidak diminati pemilih.

Dalam melihat fenomena hasil pemilu tersebut ada beberapa perspektif :

Pertama, kelompok sekuler akan mendapatkan dalil bahwa semakin sekuler suatu partai, akan semakin diminati masyarakat. Tentu rekomendasi mereka agar partai-partai Islam bergeser ke tengah, maksudnya semakin sekuler.

Kedua, kelompok golput yang memiliki persepsi bahwa pemilu haram karena berada dalam sistem demokrasi. Mereka mendapatkan dalil bahwa Islam tidak bisa dimenangkan melalui pemilu dan mustahil berjuang mengubah sistem Islam melalui parlemen. Rekomendasi mereka, tinggalkan pemilu, tegakkan syariat dengan dakwah dan jihad.

Ketiga, kelompok yang memandang bahwa parlemen adalah tempat berjuang umat Islam untuk membela kepentingan Islam dan Umat Islam. Kelompok ini memandang sekalipun suara partai Islam turun, partai Islam tidak boleh keluar dari parlemen. Sebab, kalau tidak ada yang berjuang di sana, kepentingan umat Islam diabaikan!.

Tentu saja ketiga kelompok di atas sah-sah saja menggunakan argumentasi masing-masing. namun dalam prespektif dakwah Islam, perlu ada pencerahan bahwa dakwah Islam itu wajib diemban oleh setiap muslim, terlebih kelompok, gerakan, ormas, dan parpol Islam. Dan dakwah itu mesti dilakukan di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja.

Artinya, perlu ada strategi dakwah terpadu yang memetakan wilayah kerja dakwah. Sebut saja ada wilayah kerja dakwah perkotaan dan pedesaan, perkampusan, perkampungan dan lain-lain termasuk dakwah di dalam dan di luar parlemen. Juga perlu ada pembagian kerja yang jelas serta perlu ada komunikasi dan koordinasi antara aktivis dakwah di luar dengan para aktivis dakwah di dalam parlemen.

Anggota parlemen yang punya fungsi utama membuat undang-undang (legislasi) dan mengawasi pemerintah (control) harus bekerja dalam kerangka dakwah untuk senantiasa memberikan penjelasan kepada seluruh anggota parlemen bahwa hak membuat hukum ada pada Allah SWT (QS. Al An'am 57) sehingga tugas parlemen adalah bersama presiden mengesahkan syari'at Allah sebagai undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini mereka harus memiliki argumentasi yang kuat, baik yang sifatnya dalil naqli (Al Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas) untuk meyakinkan para anggota parlemen yang muslim, maupun dalil Aqli (berupa data dan logika) untuk meyakinkan para anggota parlemen yang tidak mempercayai dalil-dalil naqli di atas, baik yang non muslim maupun yang berpikir sekuler.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, para aktivis partai-partai Islam harus bekerja sungguh-sungguh untuk mengawasi dan mengoreksi pemerintah serta mengkritiknya atas ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan syari'at Islam dan ketidak berpihakannya terhadap rakyat yang mayoritas umat Islam ini.

Di sinilah akan teruji betul apakah para aktivis dakwah kita di dalam parlemen betul-betul memiliki kemampuan berdikusi dan berdebat dengan baik (QS. An Nahl 125), berbekal argumentasi yang kuat, baik dalil syar'i, maupun data-data dan kekuatan logika, serta memiliki kemampuan retorika yang unggul sehingga mampu menarik simpati para anggota parlemen yang lain, baik muslim maupun non muslim, untuk menyetujui dan berkomitmen mendukung pengesahan syariah sebagai UU.

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, bahwa partai-partai Islam memang harus di dukung oleh berbagai gerakan dakwah yang bergerak di luar parlemen dengan berbagai data dan informasi, baik yang bersifat ilmiyah, tsaqafiyah, maupun siyasiyyah, sehingga kerjasama yang baik dalam kerangka ukhuwwah Islamiyyah itu akan melahirkan kekuatan politik Islam yang riil, walau kursi mereka di parlemen sedikit.

Jadi, biar perolehan suara jeblok, partai Islam harus tetap semangat berjuang lii'lai kalimatillah di dalam parlemen dan membuktikan bahwa hanya syariah solusi segala permasalahan bangsa. Wallahua'lam (MAK)

Minggu, Maret 29, 2009

Seruan FUI Menghadapi Pemilu 2009


Seruan FUI Menghadapi Pemilu 2009
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Firman Allah SWT QS. Al An'am 57, An Nisa 65, Al Maidah 49-50, An Nisa 59, dan memperhatikan Fatwa MUI tentang Pemilu, FUI Menyerukan:

1. Umat Islam WAJIB memilih pemimpin/wakil rakyat yang BERJUANG MENJAGA AQIDAH dan MENEGAKKAN SYARIAH sebagai UNDANG-UNDANG NEGARA.

2. Umat Islam HARAM memilih pemimpin/wakil rakyat yang MENODAI AQIDAH ISLAM dan MENOLAK SYARIAH sebagai UNDANG-UNDANG NEGARA.

3. Parpol Islam dan Berbasis Massa Islam serta Para Caleg Muslim yang pro Syariah agar mengkampanyekan :

a. Program penjagaan aqidah umat Islam, mendesak pemerintah dengan UU PNPS No.1/1965 untuk membubarkan Ahmadiyah dan berbagai aliran sesat yang mengaku islam serta berbagai kelompok yang punya tujuan merusak aqidah Islam semacam JIL dan AKKBB.

b. Program Legislasi syari'at Islam agar hukum-hukum syariat tentang ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, hukum pidana, dan hankam bisa diperjuangkan menjadi Undang-undang.

c. Program Amandemen UU yang tidak sesuai syari'at Islam dan tidak berpihak kepada kemaslahatan publik seperti UU Sumber Daya Air No. 7/2004 yang membuat para Konglomerat Asing menguasai sumber-sumber air umat, UU tentang Migas, dan Lain-lain.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamd!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 8 Rabiul Awwal 1430/16 Maret 2009
Forum Umat Islam

Muhammad Al Khaththath Sekretaris Jenderal

Selasa, Maret 10, 2009

KH Kholil Ridwan : Rekonstruksi Konsep Partai Islam

Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada al khair (Islam), menyuruh pada perkara ma’ruf dan mencegah dari perkara munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran: 104).

Ayat ini menunjukkan pada 3 perkara. Pertama, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk menegakkan sekelompok umat. Imam Ath Thabary memaknai kata ‘ummatun’ dalam ayat itu sebagai ‘jama’atun’ yang bermakna kelompok (Tafsir Ath Thabary, juz 4, hal. 38). Tugas kelompok ini adalah menyeru kepada Islam serta melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar (Sayyid Quthb, Fi Zhilalil Quran, juz 4, hal. 27). Artinya, kelompok tersebut melakukan dakwah Islam baik dalam segi pemikiran maupun perbuatan.

Pernyataan ‘Hendaklah ada diantara kalian sekelompok umat (minkum ummatun)’ merupakan perintah dari Allah SWT untuk mendirikan jama’ah minal muslimin, yaitu jama’ah/kelompok dari sebagian kalangan kaum muslimin yang terorganisir rapi serta memiliki karakter benar-benar sebagai suatu jama’ah. Inilah makna ‘minkum’ dalam ayat tersebut. Imam Jalaluddin Muhammad dan Imam Jalaluddin Abdur Rahman menyebutkan dalam tafsirnya bahwa min dalam ayat ini adalah untuk sebagian (lit tab’idh). Sebab, menurutnya, perintah dalam ayat ini adalah fardlu kifayah yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang seperti orang yang kurang pengetahuannya (Tafsir Jalalain, juz 1, hal. 57).

Perkara kedua, jamaah yang dimaksudkan tadi adalah partai politik, yang tugasnya: menyerukan al khair dan amar ma’ruf nahi munkar. Imam Ibnu Katsir memaknai menyeru kepada al khair sebagai mengikuti Al Quran dan As Sunnah (Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Qur`anil ‘Azhim, juz 1, hal. 478). Sementara, Imam Jalaluddin mengartikan al khair dalam ayat tersebut dengan al Islam (Tafsir Jalalain, juz 1, hal. 57).
Dengan demikian, menyeru kepada al khair artinya menyeru atau mendakwahkan Islam secara keseluruhan. Sementara itu, memerintahkan perkara ma’ruf berarti memerintahkan segala perkara yang sesuai dengan Islam dan mencegah yang munkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Jadi, Allah SWT dalam ayat tersebut mewajibkan kaum muslimin untuk memiliki kelompok-kelompok yang mengajak orang untuk menerapkan Islam secara keseluruhan dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan kata lain, ayat itu memerintahkan adanya kelompok yang mengemban dakwah Islam dan melanjutkan kehidupan Islam, yakni memerangi hukum kufur beserta kekuasaannya dan mewujudkan hukum Islam beserta kekuasaannya.

Kelompok atau partai politik Islam dimaksud, karakternya adalah: (1) bermisi melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan syariat secara kafah dalam kehidupan, (2) menetapkan tujuan secara fokus, merinci strategi (thariqah) untuk mencapainya, mengadopsi hukum-hukum syara, pendapat dan pemikiran yang menjelaskan tentang institusi negara, strukturnya, sistem yang akan diberlakukannya (sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial), dan hubungan antar bangsa dan negara.
Tugas partai politik dalam Islam adalah:
1. Membangun partai kader yang berkualitas, Islami dalam pola pikir maupun perilakunya.
2. Sosialisasi terus-menerus untuk menyiapkan umat agar turut serta membangun kehidupan Islam, sehingga nyambung dengan tujuan partai.
3. Melakukan pertarungan pemikiran (shira’ul fikriy). Membeberkan dan menentang kebobrokan pemikiran yang eksis sembari mengemukakan bagaimana konsep Islam.
4. Melakukan perjuangan politik (kifah siyasiy). Meraih kekuasaan dengan pendekatan pencerahan tanpa kekerasan, untuk menumbangkan institusi dan hukum kufur lalu mengubah dan menggantinya dengan hukum-hukum Islam.

Formulasi Strategi
Melalui analisis SWOT Partai Islam, direkomendasikan formulasi strategi partai mulai strategi induk hingga rancangan aplikasi program, sebagai berikut :

1. Visi: Menjadi Partai politik Islam yang amanah, profesional dan terpercaya.

2. Misi: Mempersiapkan kondisi masyarakat agar kondusif bagi kelanjutan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

3. Strategi Fungsional Utama: (1) Meningkatkan jumlah anggota; (2) Meningkatkan ragam anggota; (3) Meningkatkan kepuasan anggota; (4) Meningkatkan relasi dan pendukung; (5) Meningkatkan citra organisasi.

4. Strategi Fungsional Pendukung Operasi: (1) Meningkatkan kualitas SDM anggota; (2) Meningkatkan kehandalan data base partai; (4) Meningkatkan tertib administrasi & keuangan; (5) Meningkatkan kemampuan self assesment untuk kepentingan evaluasi & rekayasa ulang organisasi; (6) Meningkatkan citra organisasi.

Implementasi Program
1. Memahami ragam mad'u (obyek dakwah). Dakwah komunitas akan berhadapan dengan mad'u yang beragam, baik dari segi tingkat pemahaman keislaman maupun umur.
2. Memahami tujuan dakwah untuk tiap mad'u. Dakwah kepada mad'u umum lebih berbentuk sebagai syiar Islam, dengan tujuan untuk menciptakan mahabah (kecintaan) kepada Islam, sehingga mereka sedia menjadi musaa'idun (pendukung) dakwah Islam. Dakwah kepada mad'u khusus bertujuan untuk menciptakan kader-kader pengemban dakwah (hamalatud dakwah) yang teguh dalam pendirian, kuat aqidahnya, tinggi ilmu Islamnya dan mulia akh¬laqnya, serta giat dalam perjuangan Islam.
3. Model Aktivitas. Dakwah kepada mad'u umum dilakukan secara terbuka, dengan sajian kegiatan yang menar¬ik, ditata dengan apik, bertema aktual atau kontekstual tanpa meninggalkan kebenaran pesan, yang dibawakan oleh asatidz yang terkemuka, baik dari segi dien atau profesinya. Sementara dakwah kepada mad'u khusus, lebih praktis. Kegiatannya lebih spesifik mengarah ke pendalaman, bersifat lebih tertutup dengan peserta terbatas, yang dibawakan oleh asatidz yang tangguh ilmu dan kepribadiannya.
4. Prioritas. Dalam rangka dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, dakwah harus menghasilkan kader.
5. Strategi dan taktik. Meliputi empat hal, yakni: pertama, untuk intern partai; kedua, dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh masyarakat; ketiga, dalam hubungannya dengan elemen dakwah lain (termasuk pengurus masjid); keempat, dalam hubungannya dengan masyarakat umum. (mj/www.suara-islam.com)

MS Ka'ban: Partai Islam Bisa Menang Pemilu

Banyaknya partai politik peserta pemilu 2009 yang mencapai 38 partai, menyebabkan kompetisi diantara mereka semakin ketat. Apalagi pemilu legislatif tinggal sebulan lagi, sehingga berbagai manufer politik semakin diperlihatkan para petinggi parpol.

Pasca pemilu 2009, partai besar sama mengalami perpecahan dimana Partai Golkar pecah menjadi Partai Hanura dan Partai Gerinda, PDI Perjuangan pecah menjadi Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), PKB pecah menjadi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), sementara Partai Matahari Bangsa (PMB) lahir setelah para tokohnya mengalami keretakan dengan PAN.

Sekarang dalam menghadapi pemilu 2009, partai induk dan pecahannya saling berlomba untuk meraih simpati rakyat guna memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Berbagai dana, tenaga dan fikiran dikerahkan untuk mendapat kursi sebanyak-banyaknya. Sebanyak 560 kursi DPR RI diperebutkan hampir 12.000 caleg dari seluruh partai peserta pemilu.

Setelah lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan nomor urut dan mengesahkan suara terbanyak, kini giliran kompetisi terjadi diantara internal partai. Padahal sebelumnya kompetisi hanya terjadi antar partai, tetapi sekarang justru diantara caleg satu partai saling berlomba untuk mengalahkan temannya dengan memperoleh suara sebanyak-banyaknya dari para konstituen.

Keputusan MK tersebut menyebabkan terjadinya “saling bunuh” diantara para caleg satu partai. Sebab siapa yang memperoleh suara lebih banyak dari caleg satu partainya, maka dialah yang berhak mendapatkan kursi legislatif. Padahal bagi yang gagal mendapatkan kursi legislatif, sesungguhnya mereka telah “berinvestasi” namun tidak akan memetik hasilnya. Dengan demikian, mereka berusaha sekuat tenaga meski dengan memakai teori maxiavelli dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kursi legislatif yang menjanjikan keuntungan finansial berlipat-lipat. Maka tidaklah mengherankan jika ada caleg yang mengaku di media massa sudah menghabiskan dana lebih dari Rp 2 miliar meski sekarang kampanye terbuka belum dilakukan. Tidak dapat dibayangkan berapa dana lagi yang akan dihabiskannya jika mulai dilakukan kampanye terbuka pada Maret ini, sementara pemilu akan diselenggarakan pada 9 April nanti.

Sementara itu menjelang pemilu legislatif, suhu politik semakin memanas. Para tokoh politik saling bermanufer untuk melemahkan lawannya demi keuntungan partainya. Meski pilpres baru akan digelar setelah pemilu legislatif, sejumlah tokoh politik sudah saling unjuk gigi untuk menjadi capres dan cawapres, meski kans untuk itu semakin ketat dan berat serta sulit karena semakin banyaknya pesaing yang potensial.

Untuk mencapai maksud tersebut, mereka sama berencana menggalang koalisi antar partai dan akan dimatangkan setelah pemilu legislatif, Sebab setelah itu baru akan diketahui hasilnya, apakah prosentase perolehan suaranya naik, tetap ataukah turun jika dibandingkan dengan pemilu 2004 lalu. Padahal pada pemilu 2009 ini, sebanyak 171 juta dari 230 juta rakyat Indonesia berhak memilih, suatu jumlah yang hanya bisa diungguli oleh pemilu di India dan AS. Maka tidaklah mengherankan jika Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan AS.

Bagi yang prosentase suara partainya naik, tentu yang ingin mendekatinya semakin banyak dengan tujuan agar didukung pencalonannya sebagai capres dan cawapres. Namun biasanya parpol semacam ini sudah memiliki capres dan cawapres tersendiri. Sedangkan bagi yang tetap atau turun proesentase perolehan suaranya dari pemilu 2004, maka cukup menjadi pendukung capres dan cawapres partai lain tanpa memiliki capres dan cawapres dari kalangan internal partai. Pasalnya dalam pilpres, hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh 20 persen kursi (112 kursi DPR) atau 25 persen total suara sah yang berhak mengajukan paket capres dan cawapres sendiri.

Memang baru PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar yang secara resmi telah memiliki capres yakni Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri. Sementara partai besar seperti Partai Golkar dan partai menengah seperti PKB, PAN PPP dan PKS hingga sekarang belum secara resmi mengumumkan capresnya. Sementara partai baru yang telah mengumumkan capresnya hanyalah PMB dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai capresnya. Sedangkan Hanura, Gerindra dan PKNU belum secara resmi mengumumkan capresnya.

Maka tidaklah mengherankan jika munculnya nama wapres Jusuf Kalla (JK) ke bursa capres semakin menarik perhatian. Pasalnya, meski sebagai Ketua Umum Partai Golkar, JK sudah cukup puas sebagai pendamping SBY sebagai cawapres. Namun setelah terjadinya insiden “Ahmad Mubarok”, maka para pendukung Partai Golkar tidak terima atas penghinaan dari salah seorang petinggi Partai Demokrat tersebut. Merasa sebagai partai besar, mereka bertekad mengusung JK sebagai capres untuk bersaing melawan SBY. Jika nantinya JK pecah kongsi dengan SBY dan secara resmi menjadi capres dari Partai Golkar, maka bursa capres akan semakin ketat, dimaka minimal akan terdapat tiga capres yakni SBY, JK dan Megawati. Tidak menutup kemungkinan pilpres akan diikuti oleh lima pasang capres-cawapres sebagaimana pilpres putaran pertama 2004 lalu. Jika itu sampai terjadi, maka akan terjadi pilpres putaran kedua yang menyedot uang rakyat lebih banyak lagi.

Sementara itu hingga saat ini bursa capres hanya diramaikan oleh capres dari partai nasionalis, sementara capres dari partai Islam atau partai berbasis massa Islam belum menjadi berita penting di media massa cetak maupun elektronik. Padahal kans untuk memenangkan pemilu legislatif dan pilpres dari partai Islam termasuk partai berbasis massa Islam cukup terbuka. Barangkali hal itu disebabkan karena belum digelarnya pemilu legislatif, sehingga belum diketahui hasilnya dengan pasti. Disamping itu partai Islam merasa kurang percaya diri untuk mencalokan tokohnya bersaing dengan capres dari partai nasionalis. Selain itu adanya pesanan dari sejumlah petinggi partai nasionalis kepada berbagai lembaga survei untuk memenangkan partainya seolah-olah selalu unggul dalam setiap survei, menyebabkan partai Islam merasa inverior atau rendah diri karena beranggapan tidak mungkin memenangkan pertarungan memperebutkan kursi RI-1.

Jika nantinya ternyata terbentuk koalisi besar diantara partai Islam pasca pemilu legislatif dan partai Islam berhasil memenangkan pilpres, maka itu menjadi sejarah penting bagi perkembangan partai Islam di Indonesia, Sebab baru kali ini dalam sejarah sejak pemilu pertama kali digelar tahun 1955, partai Islam berhasil menguasai pemerintahan dan parlemen. Padahal waktu itu perolehan gabungan suara Partai Islam Masyumi dan NU melebihi perolehan suara Partai Nasionalis PNI dan PKI, namun pemerintahan dan parlemen tetap dikuasai kekuatan nasionalis, sementara kekuatan politik Islam menjadi oposisi. Puncaknya perseteruan kedua kekuatan besar tersebut dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan disusul dengan pembubaran Partai Masyumi (1960) dengan tuduhan para tokohnya terlibat pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat.

Berikut ini wawancara Suara Islam dengan Menteri Kehutanan dan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), MS Ka’ban, seputar peluang partai Islam untuk memenangkan pemilu legislatif dan pilpres 2009.

Bagaimana menurut anda peluang partai Islam untuk memenangkan pemilu legislatif 2009 ?

Saya haqqul yaqin pada pemilu legislatif, perolehan suara partai Islam akan melebihi partai nasionalis dengan 50 persen lebih. Jika itu sampai terjadi, maka baru pertama kali terjadi sejak pemilu pertama tahun 1955. Memang selama ini terutama ketika masa Orde Baru, perolehan suara partai Islam selalu tidak lebih dari 20 persen. Baru dalam dua kali pemilu era reformasi, gabungan suara partai Islam termasuk partai berbasis massa Islam bisa lebih dari 40 persen, namun masih kurang dari partai nasionalis. Namun dalam pemilu nanti, suaranya akan naik secara signifikan hingga lebih dari 50 persen.

Mengapa selama ini perolahan suara partai Islam selalu lebih kecil daripada partai nasionalis ?

Hal itu disebabkan tidak adanya persatuan diantara para pemimpin partai Islam termasuk partai berbasis massa Islam. Padahal dari 38 partai peserta pemilu, partai Islam dan berbasis massa Islam hanya 8 partai selebihnya partai nasionalis. Logikanya, mereka akan lebih mudah dipersatukan dalam sebuah koalisi besar daripada partai nasionalis. Namun kenyataannya hingga sebulan menjelang pemilu legislatif, partai Islam masih sulit untuk dipersatukan dalam sebuah koalisi besar.

Selain itu para pemimpin partai Islam tidak ada yang mau mengalah untuk menunjuk rekannya menjadi pemimpin koalisi besar partai Islam. Mereka semuanya ingin tampil untuk menjadi pemimpin, bahkan kalau dapat dengan saling menjatuhkan saudaranya sendiri sesama pemimpin partai Islam. Mereka sedang menderita sindrom “kegenitan”, seolah-olah paling hebat dan paling pantas untuk menjadi pemimpin daripada lainnya.

Mungkinkah terjadi koalisi besar partai Islam pasca pemilu legislatif ?

Mungkin saja terjadi meski butuh perjuangan berat. Jika sampai terjadi, maka suara koalisi besar partai Islam akan melebihi suara partai nasionalis. Tetapi dengan kondisi perpecahan diantara partai Islam sekarang, rasanya cukup berat koalisi besar itu diwujudkan.

Kalau partai Islam sedang mengalami perpecahan, apakah partai nasionalis juga mengalami perpecahan ?

Partai nasionalis tidak terlepas dari perpecahan bahkan lebih parah, tidak hanya antar partai nasionalis bahkan di internal partai sendiri. Seperti Partai Golkar saat ini terdapat 4 faksi yakni Faksi Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Surya Paloh dan Agung Laksono. Faksi Surya Paloh paling getol mengkampanyekan koalisi dengan PDIP. Jika itu sampai terjadi dan mereka memimpin pemerintahan, saya tidak dapat membayangkan bagaimana nasib negara ini ke depannya. Pasalnya, kedua partai pernah berpengalaman memimpin pemerintahan dan tidak menjadikan negara lebih baik malah semakin terpuruk. Saya ibaratkan, mengatasi satu Jin Ifrit saja sulitnya luar biasa, apalagi jika ada dua Jin Ifrit.

Apakah pemilu 2009 ini akan menjadi momentum bagi partai Islam untuk memimpin negara ?

Meski saya haqqul yaqin partai Islam akan memenangkan pemilu 2009, tetapi untuk saat ini belum waktunya para pemimpin partai Islam untuk memimpin negara. Para pemimpin partai Islam yang mayoritas masih muda, barangkali mereka baru akan tampil memimpin negara pasca 2014 nanti, dimana generasi tua seperti SBY, Megawati dan JK mulai lengser dari kepemimpinan nasional. Saat itulah para pemimpin partai Islam yang mayorits masih muda harus tampil untuk memimpin negara menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, negara adil makmur sejahtera dibawah lindungan Allah Swt.

Menurut anda, kira-kira siapa tokoh masa depan dari kalangan partai Islam yang pantas memimpin negara ini ?

Saya kira Yusril Ihza Mahendra cukup pantas untuk memimpin negara karena pengalaman politik dan kenegarawannya. Padahal pasca menjabat Mensesneg, Yusril pernah ditawari SBY untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), namun menolaknya. Saya sendiri tidak mengetahui mengapa dia menolak tawaran SBY tersebut. Seandainya diterima, Yusril akan semakin mudah untuk menjadi pemimpin bangsa tahun 2014 nanti. Selain itu Ketua MPR Hidayat Nurwahid juga pantas untuk memimpin negara. Adapun sekarang Hidayat terlihat lebih menonjol daripada Yusril karena memiliki jabatan sebagai Ketua MPR, sedangkan Yusril sudah tidak lagi memegang jabatan. Seandainya Yusril masih memegang jabatan di pemerintahan, maka Yusril akan lebih menonjol daripada Hidayat.

Menurut anda, sebaiknya JK mencalonkan diri menjadi capres ataukah tetap mendampingi SBY sebagai cawapres ?

Saya yakin sebenarnya JK tidak ingin maju sebagai capres dan tetap menjadi pendamping SBY sebagai cawapres. Namun karena JK termakan provokasi dari tokoh Partai Golkar lainnya pasca insiden “Ahmad Mubarok”, maka JK terbawa emosinya dan berubah fikiran ingin maju sebagai capres untuk bersaing dengan SBY. Padahal kans pasangan SBY-JK paling besar untuk memenangkan pilpres 2009 daripada pasangan capres dan cawapres lainnya.

Secara politik bisa jadi para lawan SBY berusaha sekuat tenaga memecah persatuan SBY-JK agar keduanya saling berhadapan dalam pilpres. Sebab kalau keduanya masih bersatu, maka sangatlah sulit untuk mengalahkannya. Maka satu-satunya jalan adalah memprovokasi JK agar pecah kongsi dengan SBY, sehingga peluangnya untuk mengalahkan SBY dalam pilpres semakin besar jika ditinggalkan JK. Namun semuanya ini terserah pada JK, apakah akan maju sebagai cawapres ataukah tetap bergabung dengan SBY sebagai cawapres yang memiliki kans kuat untuk memenangkan pilpres 2009. Saya kira jika JK nekat maju sebagai capres, maka peluangnya untuk memenangkan pilpres sangatlah kecil, siapapun cawapresnya. Saya menyarankan agar JK sholat istikharoh terlebih dahulu sebelum memutuskan maju sebagai capres dari Partai Golkar. (mj/www.suara-islam.com)

Jumat, Maret 06, 2009

KH M. Al Khaththath : MENELADANI RASULULLAH SAW

Thursday, 05 March 2009

Bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal. Bulan dimana kaum muslmin umumnya memperingatinya dengan meriah. Tentu saja yang paling penting dari acara-acara tersebut adalah bagaimana kita mendapatkan pelajaran berharga dari Beliau Saw yang merupakan panutan kita.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw. itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS. Al Ahzab [33]: 21)

Rasulullah saw merupakan orang yang paling memahami arti hidup dan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya. Beliau adalah orang yang paling tahu bahwa ad dunya mazra’atul aakhirah: dunia adalah ladang untuk (memanen buah di) akhirat.

Beliaulah yang disuruh Allah merengkuh sebesar-besar karunia Allah di negeri akhirat tanpa melupakan kenikmatan dunia (Lihat QS. Al Qashash [28]: 77). Tatkala Abu Dzar melihat beliau tidur di atas tikar kasar hingga mencap kulit beliau dan mengatakan: Kenapakah engkau begitu wahai Rasul? Bukankah dunia di bawah kekuasaanmu? Beliau bersabda: Apa artinya dunia bagiku. Aku dan dunia itu tak lain bagaikan penunggang kuda yang berhenti di bawah pohon, beristirahat, lalu berangkat meninggalkannya.

Tatkala Aisyah menyampaikan bahwa domba Rasulullah Saw yang dipotong telah habis dibagikan kecuali tinggal tulang belikatnya. Beliau justru mengatakan:“Semua masih tetap tersisa (menjadi pahala di akhirat) kecuali tulang belikatnya”.

Beliau Saw adalah orang yang telah meraih kekuasaan dunia dengan hak dan secara riil kekuasaan yang beliau miliki sungguh sangat besar. Beliau Saw adalah kepala negara dari satu komunitas masyarakat baru, masyarakat Islam, yang telah bangkit dan muncul dari suatu masyarakat jahiliyyah di Jazirah Arab yang sekarang merupakan luasan wilayah yang dihuni oleh banyak negara, yakni Arab Saudi, Yaman, Qatar, Oman, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Bahkan beliau menjadi pemimpin dan penguasa yang siap tampil untuk menebarkan keadilan dan kesejahteraan ke seluruh dunia, rahmatan lil ‘alamin. Masyarakat yang dinamis dan enerjik dengan mabda (ideologi) yang di milikinya dan syakhshiyyah Islamiyyah (kepribadian Islam) yang unggulan, yang merupakan produk terbaik dari umat manusia, khairu ummah. Beliau adalah pelopor revolusi perbaikan kemanusiaan.

Sekalipun demikian beliau adalah pelopor hamba Allah yang senantiasa bersusah payah berjuang menggapai akhirat. Beliau adalah orang yang paling tahan berdiri berjam-jam untuk ruku’ dan sujud kepada Allah SWT manakala shalat malam. Pantaslah kalau untuk shalat saja kaki beliau sampai bengkak-bengkak.

Rasulullah saw. selalu membagi harta buat fakir miskin, menyantuni para janda dan anak yatim yang bapaknya gugur dalam jihad fi sabilillah. Pernah suatu kali beliau selelesai mengucap salam dalam shalat langsung berdiri keluar dari jama’ah kaum muslimin yang habis menunaikan shalat, Beliau langsung pergi membagikan harta baitul mal yang tersisa kepada yang berhak pada malam itu juga.

Beliau hidup sederhana dan para istrinya pun harus rela hidup sederhana sebagai istri seorang Rasul, kepala negara, pemimpin besar. Namun bukan berarti beliau menolak rizki yang halal. Beliau juga siap menikmati bagian kambing yang diperoleh 30 sahabat yang telah mengobati seorang kepala suku dengan membacakan Al Fatihah. Beliau juga menerima hadiah-hadiah yang diberikan para raja atau kepala suku kepada beliau. Beliau pun menggunakan baju purdah merah ketika menghadiri sholat hari raya.

Rasulullah Saw adalah orang yang sangat ramah kepada sesama muslim. Beliau bersabda:“Senyum anda di depan saudara anda (seiman) adalah shadaqah”. Apabila marah, beliau hanya memalingkan muka tidak mau melihat orang yang dimarahinya. Beliau tidak bersikap kasar kepada sesama kaum muslimin. Beliau faham betul petunjuk Allah kepadanya sebagai Rasul sekaligus pemimpin, kepala negara, sebagaimana firman-Nya:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekira¬nya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling¬mu”. (QS. Ali Imran [03]: 159).

Namun beliau bersikap keras dan tegas terhadap segala bentuk kekafiran yang disodorkan orang-orang kafir.

Beliau Saw adalah kepala negara yang juga panglima perang. Dalam sejarah pemerintahan Beliau Saw selama kurang lebih 10 tahun, dan negara yang baru dibangun dan dibina itu selalu menghadapi bahaya ancaman dari musuh-musuh Islam yang selalu ingin mengembalikan kaum muslim kepada kekufuran, kemusyrikan, dan kejahiliyahan.

Beliau sendiri secara langsung memimpin beberapa peperangan yang dialami kaum muslimin dan mengutus pasukan untuk berjuang dan berpatroli. Jadi kehidupan beliau tidak lain adalah perjuangan menegakkan kalimat Allah dengan dakwah dan jihad fi sabilillah.

Rasulullah Saw adalah pembawa risalah Islam. Dari mulut dan tingkah laku beliaulah lewatnya wahyu yang diturunkan dari langit buat petunjuk hidup manusia. Beliaulah yang membacakan Al Qur’an, mensucikan kaum muslimin, dan mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum muslimin.

Beliaulah sumber ajaran agama ini, baik Al Qur’an maupun As Sunnah. Selain sebagai pembawa risalah, beliau juga diutus menjadi penguasa yang menerapkan risalah itu dalam realitas kehidupan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tak satu hukum Islam pun beliau sembunyikan dan tak satu hukum Islam pun yang tak beliau terapkan.

Beliau adalah penguasa yang cakap dalam memerintah, menunjuk para pejabat yang mahir dan tepat dalam tugasnya: the right man on the right place. Beliau tidak menunjuk orang yang salah. Bahkan tatkala Abu Dzar Al Ghifari minta suatu jabatan pemerintahan, beliau menolaknya dengan berkata:“Aku lihat anda seorang yang lemah sedangkan jabatan ini adalah amanah yang bisa menyebabkan kehinaan sesalan di akhirat kelak --jika tak dilaksanakan dengan baik”

Rasulullah Saw adalah kepala negara yang selalu menghormati perjanjian (‘ahdun/agreement). Sekalipun tampaknya perjanjian itu merugikan kaum muslimin, tetapi jika suatu perjanjian—yang dibolehkan oleh syara’—telah beliau tanda-tangani, maka beliau saw. konsisten dengan perjanjiannya. Oleh karena itu, tatkala Abu Jandal melarikan diri dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah, padahal perjanjian Hudaibiyyah telah ditandatangani, maka beliau menyuruh Abu Jandal untuk kembali ke kota Makkah, tidak beliau terima berdiam di kota Madinah. Dengan sedih beliau saw. menyuruh kembali seorang muslim yang baru bebas dari kezhaliman orang-orang Quraisy.

Beliau Saw juga ahli dalam perdagangan. Setelah berhijrah ke Madinah beliau segera membangun masjid yang menjadi sentral bagi kegiatan kaum muslimin. Beliau saw. membuat perjanjian antara komunitas masyarakat kaum muslimin yang solid itu dengan komunitas lain yang ada di sekitarnya, yakni empat suku Yahudi yang memiliki sistem tersendiri.

Rasulullahpun kemudian mendirikan pasar bagi kaum muslimin di pintu masuk kota Madinah. Karena letaknya yang begitu strategis maka pasar itu segera ramai oleh kafilah-kafilah dagang dari berbagai negeri. Sampai kemudian kaum muslimin mampu menggusur peran ekonomi yang waktu itu di¬kendalikan orang-orang Yahudi.

Apa yang diungkapkan di sini mengenai kepribadian Rasulullah Saw hanyalah sebagian kecil dari lautan kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah Saw sebagai manusia terbaik. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh karakter kepribadian Rasulullah Saw yang bisa kita ambil guna membangun kepribadian individu-individu umat yang tangguh. Baarakallahu lii walakum (MAK)

Jumat, Februari 27, 2009

FUI Serukan Partai Islam Kampanye Syariat Islam

Thursday, 26 February 2009

Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath yang hadir dalam acara Sosialisasi Pemilu oleh Ketua KPU kepada para tokoh agama di Jakarta (26/2) menyampaikan bahwa berdasarkan Fatwa MUI umat Islam WAJIB memilih calon pemimpin/wakil rakyat yang beriman, bertaqwa, shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Sebaliknya, HARAM memilih calon pemimpin/wakil rakyat yang tidak beriman, tidak bertaqwa, tidak shiddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fathonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Selesai acara itu, pria yang juga Ketua Umum Hizb Dakwah Islam (HDI) itu menegaskan bahwa dalam pemilu 2009 ini FUI mendorong partai-partai Islam dan berbasis massa Islam serta caleg-caleg muslim untuk menyesuaikan diri dengan fatwa MUI. Yakni, menyampaikan program-program kampanye syariah, seperti bubarkan Ahmadiyah, legislasi syariat Islam, dan mengamandemen UU yang tidak sesuai dengan syariah misalnya UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Penanaman Modal.

Bahkan FUI siap mendukung Partai-partai Islam berkoalisi sejak kampanye dengan melakukan kampanye bersama mengusung syariah sehingga dengan kampanye bersama itu Partai-partai Islam bisa meraup suara besar, syukur-syukur bisa lebih dari 50% atau paling tidak masing-masing lolos dalam parlemen treshold (2,5%).

Ketika ditanya apa hal itu memungkinkan? Khaththath menjawab, ”Kenapa tidak? Koalisi itu dilakukan atas dasar ta’aawun alal birri wat taqwa (tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan) sambil mengutip suatu ayat al Quran”. Semoga seruan FUI ini jadi kenyataan! (lim/mj/www.suara-islam.com).

Wahiduddin (DPP HTI) :HTI Tolak Golput

Thursday, 26 February 2009

Adanya rumor santer selama ini yang mengatakan bahwa para pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menganjurkan massanya untuk tidak memilih dalam pemilu 2009 alias golput ternyata tidak benar. Rumor tersebut dibantah salah seorang petinggi DPP-HTI, M. Wahiduddin.

Kepada Suara Islam On line yang menemuinya seusai dialog antara pimpinan Komisi Peilihan Umum (KPU) dengan para tokoh Agama di Hotel Nikko, Jakarta (26/2), Wahid menegaskan HTI tidak pernah menganjurkan massanya untuk menjadi golput, tetapi justru menganjurkan untuk memilih dalam pemilu nanti.

“HTI tidak pernah menganjurkan golput. HTI membebaskan massa dan simpatisannya untuk memilih partai manapun sesuai dengan aspirasi politiknya. HTI tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk memilih partai tertentu alias netral dalam pemilu,” ujar Wahid.

Keberadaan organisasi Islam internasional yang dikenal anti demokrasi alias anti parlemen ini memang selalu dicurigai sebagai biang golput. Namun kehadiran Wahidudin sebagai wakil DPP-HTI dalam sosialisasi untuk mensukseskan pemilu itu kiranya menghilangkan kecurigaan tersebut. Ini nampak dari pernyataan Anggota KPU Endang Sulastri yang mengawali sosialisasi itu sebelum Ketua KPU yang antara lain menyebut bahwa salah satu alasan golput adalah demokrasi tidak sesuai dengan ajaran agama.

Sosialisasi Pemilu kepada para tokoh agama yang pertama kali dilakukan oleh KPU itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Abdul Hafizh Anshari dan dihadiri oleh para tokoh antara lain Aisyah Amini (MUI), Muhammad Al Khaththath Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Ramlan Marjoned (DDII), Agusdin (KISDI), Abdus Somad Ngile (Al Irsyad), Fikri Bareno (Al Ittihadiyah), dan Masdar Mas’udi dari PBNU. Juga hadir tokoh-tokoh agama dari PGI, Matakin, dan lain-lain. (lim/mj/www.suara-islam.com)

Jumat, Februari 20, 2009

KH. Ma'ruf Amin: "Kembalikan Kepercayaan Umat Pada Parpol Islam"

Thursday, 19 February 2009

Menghadapi pemilu 2009, mayoritas umat Islam kelihatan apatis terhadap partai Islam. Banyak faktor yang menyebakan hal tersebut. Di antaranya faktor internal partai Islam. Fenomena partai Islam yang justru bergerak meninggalkan Islam menuju ke arah moderat bahkan sekuler adalah salah satunya. Seharusnya parpol Islam menjadikan Islam sebagai dasar, sumber inspirasi dan landasan berfikir partainya.

Demikian dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin dalam acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) Ke-45 di Jakarta, Rabu (18/2). Menurut Kiyai Ma’ruf, saat ini umat Islam sudah harus mengembalikan kepercayaan kepada parpol Islam. Ini harus dilakukan agar parpol Islam dapat memenangkan pemilu. Pasalnya, mayoritas penduduk indonesia adalah umat Islam.

Caranya, parpol Islam harus kembali memperjuangkan Islam. Sebab berbagai problem bangsa seperti ekonomi yang kapitalistik dan politik sekuler hanya bisa diselesaikan dengan solusi Islam.

Meski demikian, Ketua Dewan Musytasar PKNU tersebut juga menyadari bahwa parpol Islam juga mengalami hambatan dan tantangan yang besar. ”Ada partai Islam yang lari. Ini bukan mengubah, tapi terubah”, cetusnya ketika menanggapi adanya parpol Islam yang makin moderat.

Selain itu juga masih melakatnya persepsi-persepsi yang salah di tengah masyarakat tentang Islam dan politik. ”Orde Baru telah menciptakan persepsi di masyarakat bahwa politik tidak ada hubungannya dengan agama. Islam yes, parpol Islam no, bahkan parpol Islam dihapus. Kiyai jangan ikut-ikutan politik. Isu politisasi agama. Agama bukan alat politik. Ini adalah persepsi-persepsi keliru di masyarakat”, papar Kiyai Ma’ruf. Persepsi inilah yang harus dihilangkan. Karena itu, ”Parpol Islam harus membangun soliditas” lanjutnya. (shodiq ramadhan/mj/www.suara-islam.com)